Dampak Rugi Bagi Korban Atas “Waktu Tunggu” Perumusan Delik Perkosaan Serta Pemisahan Beberapa Unsur Delik Kekerasan Seksual Menggunakan Sarana Siber yang Dipisahkan Dari RUU TPKS Oleh Khotimun Sutanti Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia Dalam satu minggu terakhir, setiap hari Asosiasi LBH APIK Indonesia bersama dengan Jaringan Pembela Hak Perempuan dan Korban Kekerasan […]
Jayapura,- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Indonesia bersama LBH APIK Jayapura menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator Sekolah Pelopor Keadilan (SPK), yang melibatkan 16 Paralegal dari Tokoh Adat, Agama, Perempuan, dan Masyarakat yang tepilih dari 4 kampung yaitu Kampung Nembukrangsari, Bunyom, Sarmai Bawah dan Arso Kota yang dilaksankan di Abepura, Jayapura pada 26-29 […]
Jayapura,- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempaun Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK ) Jayapura Bersama Asosiasi LBH APIK Indonesia mengadakan kegiatan Pelatihan Guru Pelopor Membentuk Sekolah Responsif Pada Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Papua, yang melibatkan 4 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Arso, SMP YPPK Taruna Tegasa, SMP Negeri 1 Nimboran Dan SMP Negeri 1 […]
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengirim surat terbuka kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya, mereka minta Puan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT). “Kami mohon agar Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR dapat mengintervensi Rapat Badan Musyawarah DPR RI serta mendesak Fraksi PDIP dan Fraksi […]
Surat Terbuka APIK_ untuk DPR_RUU PPRT-fn-1
Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia selalu menempati urutan pertama dari tahun ke tahun. Dalam lingkup daerah, akses korban KDRT terhadap pendampingan dan pemulihan menjadi satu tantangan tersendiri. Untuk itu, kehadiran paralegal komunitas sangat penting dan diharapkan dapat membantu membuka akses masyarakat dan para korban pada khususnya terhadap keadilan. Paralegal menjadi ujung tombak […]
Penulis Rahel Narda Chaterine | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menekankan pentingnya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh sebab itu, LBH APIK menilai, Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi […]
Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah maju mendorong kampus aktif menangani kekerasan seksual. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti mengatakan aturan yang dikeluarkan Mendikbudristek Nadiem Makarim […]
Suara.com – The Legal Aid Institute for the Indonesian Women’s Association for Justice (LBH APIK) supports the Ministry of Education and Technology in issuing the Minister of Education and Culture Regulation number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The Daily Coordinator of the APIK LBH Association, Khotimun Sutanti, […]
Download File: Pernyataan Sikap APIK_Permendikbud 30_2021 Kebutuhan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi telah menjadi perbincangan cukup lama, terutama setelah diangkat berbagai kasusnya di media massa. Data yang menunjukkan maraknya kekerasan seksual di kampus juga telah banyak dirilis oleh berbagai lembaga, diantaranya adanya testimoni 174 penyintas kekerasan seksual di kampus oleh […]
