Entries by admin

Finansial Mapan Bukan Berarti Tak Rentan

RADAR JOGJA – Pemenuhan akses bantuan hukum (bankum) pada kelompok miskin dan rentan menjadi tanggung jawab negara berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 pasal 14 ayat 1 tentang Bantuan Hukum. Namun dalam implementasinya, pemerintah hanya memberikan bankum kepada masyarakat miskin yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan miskin (SKM) dan sejenisnya. Perwakilan Aliansi Masyarakat untuk Akses […]

LBH APIK Serahkan Naskah Akademik Raperda Bantuan Hukum DIY ke Dinsos

Yogyapos.com (YOGYA) – Sebuah naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, Jumat (11/10/2019) diserahkan oleh LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) DIY kepada Dinas Sosial DIY. Sebagaimana disebutkan Arimawan Bayoeajie SH selaku Koordinator Tim Penyusun, naskah akademik ini merupakan ujud komitmen para lawyers yang tergabung dalam FKPPBH terhadap […]

DIY Butuh Perda Bantuan Hukum Warga Miskin dan Kelompok Rentan

YOGYAKARTA – Para pengiat sosial dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Akses Keadilan (ALAMAK) mendatangi kantor Dinas Sosial DIY. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi agar DIY memiliki peraturan daerah tentang layanan bantuan hukum bagi warga miskin dan kelompok rentan. Menurut peenggerak ALAMAK, Rina Imawati, aliansi gabungan ini memilih mendatangi Dinsos DIY sebagai perwakilan […]

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)

Asosiasi LBH APIK Indonesia bekerjasama dengan LBH APIK Banten dan LKBH UIN Sultan Maulana Hasanuddin menyelenggarakan Karya Latihan Bantuan Hukum untuk 40 peserta yg terdiri dari Mahasiswa tingkat Akhir dan Lulusan baru dr berbagai Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Tirtayasa, Pelita Harapan dan UIN. Kalabahu dibuka oleh ketua LKBH ibu Iin Ratna Sumirat yang pada […]

Selamat Datang Anggota DPR Baru: Menanti Lahirnya Politisi Sejati

Nursyahbani Katjasungkana Anggota DPR 2009-2014 Hari ini, Selasa (1/9), anggota dewan periode 2019-2024 dilantik. Harapan membuncah kepada DPR baru ini untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan DPR lama. Baik sejumlah daftar RUU yang tak sempat dibahas, atau sudah dibahas tapi tak tuntas karena berbagai kontroversi yang ditimbulkannya. Ditambah mungkin perpu-perpu yang akan diluncurkan Presiden karena adanya […]

POLITIK HUKUM ATAS KEJAHATAN SEKSUAL: Rezim HAM versus Rezim Ketertiban Umum

Dalam dua minggu terakhir ini selain kehebohan soal pengesahan revisi UU KPK, media juga dipenuhi dengan berita rencana pengesahan RKUHP dan tertinggalnya  pembahasan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RPKS). Pembahasan tingkat pertama RKUHP telah rampung (Kompas, 17/9) sementara pembahasan RPKS belum lagi dimulai. Kemarin, secara serentak di berbagai kota, kelompok perempuan menagih janji DPR untuk […]

Menciptakan Kebijakan dan Sistem Hukum yang Inklusif : Melindungi Hak Fundamental Lansia di Indonesia”

Deskripsi proyek: Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran lansia, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas tentang hak-hak dasar lansia sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi dan dinyatakan dalam UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Sosial Orang Tua serta mendorong pemerintah daerah untuk mengarusutamakan hak-hak lansia dan untuk membuat kebijakan inklusif untuk meningkatkan akses lansia terhadap keadilan dan […]