Entries by admin

Catatan Diskusi Seri Kosultasi Publik Implementasi CEDAW di Indonesia: “Perkawinan, Relasi dalam Keluarga, dan Akses pada Keadilan”

Relasi dalam Keluarga dan Akses pada Keadilan Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984. Setelah 37 tahun sejak diratifikasi, berbagai upaya dan capaian telah dilakukan dalam rangka penghapusan kekerasan berbasis gender dan bentuk diskriminasi lain terhadap perempuan. Bagaimanapun, Indonesia juga menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya. Untuk melihat bagaimana implementasi CEDAW di Indonesia, UNFPA, […]

LBH APIK Mendesak RUU Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia mengatakan, Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak untuk segera disahkan. Demikian Koordinator Advokasi Kebijakan Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, Ratna Batara Munti menyampaikan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/10/2021). “Bercermin dari kedua kasus ini, dan banyak kasus kekerasan seksual lainnya termasuk yang ditangani sehari-hari oleh Kantor-kantor LBH APIK, maka […]

Ada Kerusakan Organ Vital, LBH APIK Minta Polisi Dalami Alat Bukti Kasus Kekerasan di Luwu Timur

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK meminta kepolisian memperdalam alat bukti yang telah ada dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung di Luwu Timur. Mengingat dalam kasus ini, sudah terdapat diagnosa dokter Puskesmas Malili yang menyatakan bahwa terdapat kerusakan pada organ vital korban (anus dan vagina). Demikian Koordinator Advokasi Kebijakan Pengurus Asosiasi LBH APIK […]

Mengapa Generasi Muda Perlu Memahami Isu Lansia?

  Oleh: Khotimun Sutanti Pada September 2021, tepatnya tanggal 22-24 September 2021, Asosiasi LBH APIK Indonesia bersama Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut (KuMPUL) menyelenggarakan Konferensi Nasional mengenai Perlindungan Lansia secara daring dengan dukungan dari United Nation Democracy Funds (UNDEF). KuMPUL terdiri dari antara lain Alzhaimer’s Indonesia (ALZI), Ragam Institute, The Prakarsa, KePPAK Perempuan, Pekka, Center for Ageing Universitas Indonesia, dan […]

Apa Rumusan Hukum yang Perlu Ada dalam RUU PKS? (Bagian 2)

Ilustrasi (Sumber: Mikhail Pavstyuk/Unsplash.com) Baca: Bagian 1 Oleh: Ratna Batara Munti Agar RUU Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dapat melangkah maju, salah satu jalan keluar yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah melihat kembali unsur-unsur perbuatan dalam setiap bentuk kekerasan seksual. Pada prinsipnya, meskipun nama bentuk kekerasan seksual tidak dirumuskan secara terpisah menjadi 9 atau 10 […]

Apa Rumusan Hukum yang Perlu Ada dalam RUU PKS? (Bagian 1)

  Ilustrasi (Sumber: Succo/Pixabay.com)   Oleh: Ratna Batara Munti Pertanyaan di atas adalah satu dari tujuh pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan Konsinyering dan FGD RUU PKS yang diadakan Gugus Tugas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada 22 September 2021. Kegiatan yang difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden itu mengambil tema “Mencari Titik Temu dalam Percepatan Pembentukan […]

TAK ADA DATA TERPILAH, LANSIA KURANG DAPAT PERHATIAN

  JAKARTA, KOMPAS –  Penduduk lanjut usia di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan dalam lima dekade (1971-2019) jumlah lanjut usia mencapai sekitar 25 juta (9,6 persen) dari jumlah penduduk Indonesia. Meski demikian, hingga kini belum ada data terpilah penduduk lanjut usia, sehingga nasib para lanjut usia seringkali tidak menjadi pertimbangan prioritas dalam […]

Rekomendasi Umum Konfernas Perlindungan Lansia 22-24 September 2021

Download: Rekomendasi Umum Konfernas Perlindungan Lansia 22-24 September 2021 Jaminan atas hak-hak Lansia telah tertuang dalam berbagai Peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dimuat dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam upaya implementasinya, telah banyak program untuk Lansia yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Namun berdasarkan hasil pembelajaran dari berbagai […]

Bingkai Kritik RKUHP dalam Sudut Pandang Perempuan dan Kelompok Rentan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) yang telah lama digodok oleh Pemerintah digadang-gadang oleh beberapa pihak untuk segera disahkan tahun ini. Sayangnya, proses panjang dalam penyusunan RUU tersebut dianggap belum cukup menyempurnakan isi muatannya, salah satunya dikarenakan aspek pluralitas belum cukup kentara. Rancangan tersebut dianggap belum mampu mengakomodir kepentingan dan partisipasi kelompok rentan. Melihat polemik tersebut, […]