Entries by admin

LBH APIK: Perlu Ada Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Penulis Rahel Narda Chaterine | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menekankan pentingnya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh sebab itu, LBH APIK menilai, Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi […]

LBH APIK: Kampus Butuh Permendikbud Cegah Kekerasan Seksual

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah maju mendorong kampus aktif menangani kekerasan seksual. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti mengatakan aturan yang dikeluarkan Mendikbudristek Nadiem Makarim […]

LBH Encourages Minister Nadiem to Explain PPKS Ministerial Regulations So There Is No Multiple Interpretations

Suara.com – The Legal Aid Institute for the Indonesian Women’s Association for Justice (LBH APIK) supports the Ministry of Education and Technology in issuing the Minister of Education and Culture Regulation number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The Daily Coordinator of the APIK LBH Association, Khotimun Sutanti, […]

Pernyataan Sikap Asosiasi LBH APIK Indonesia terhadap Permendikbud No. 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Download File: Pernyataan Sikap APIK_Permendikbud 30_2021 Kebutuhan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi telah menjadi perbincangan cukup lama, terutama setelah diangkat berbagai kasusnya di media massa. Data yang menunjukkan maraknya kekerasan seksual di kampus juga telah banyak dirilis oleh berbagai lembaga, diantaranya adanya testimoni 174 penyintas kekerasan seksual di kampus oleh […]

Catatan Diskusi Seri Kosultasi Publik Implementasi CEDAW di Indonesia: “Perkawinan, Relasi dalam Keluarga, dan Akses pada Keadilan”

Relasi dalam Keluarga dan Akses pada Keadilan Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984. Setelah 37 tahun sejak diratifikasi, berbagai upaya dan capaian telah dilakukan dalam rangka penghapusan kekerasan berbasis gender dan bentuk diskriminasi lain terhadap perempuan. Bagaimanapun, Indonesia juga menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya. Untuk melihat bagaimana implementasi CEDAW di Indonesia, UNFPA, […]

LBH APIK Mendesak RUU Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia mengatakan, Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak untuk segera disahkan. Demikian Koordinator Advokasi Kebijakan Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, Ratna Batara Munti menyampaikan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/10/2021). “Bercermin dari kedua kasus ini, dan banyak kasus kekerasan seksual lainnya termasuk yang ditangani sehari-hari oleh Kantor-kantor LBH APIK, maka […]

Ada Kerusakan Organ Vital, LBH APIK Minta Polisi Dalami Alat Bukti Kasus Kekerasan di Luwu Timur

JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK meminta kepolisian memperdalam alat bukti yang telah ada dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung di Luwu Timur. Mengingat dalam kasus ini, sudah terdapat diagnosa dokter Puskesmas Malili yang menyatakan bahwa terdapat kerusakan pada organ vital korban (anus dan vagina). Demikian Koordinator Advokasi Kebijakan Pengurus Asosiasi LBH APIK […]

Mengapa Generasi Muda Perlu Memahami Isu Lansia?

  Oleh: Khotimun Sutanti Pada September 2021, tepatnya tanggal 22-24 September 2021, Asosiasi LBH APIK Indonesia bersama Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut (KuMPUL) menyelenggarakan Konferensi Nasional mengenai Perlindungan Lansia secara daring dengan dukungan dari United Nation Democracy Funds (UNDEF). KuMPUL terdiri dari antara lain Alzhaimer’s Indonesia (ALZI), Ragam Institute, The Prakarsa, KePPAK Perempuan, Pekka, Center for Ageing Universitas Indonesia, dan […]

Apa Rumusan Hukum yang Perlu Ada dalam RUU PKS? (Bagian 2)

Ilustrasi (Sumber: Mikhail Pavstyuk/Unsplash.com) Baca: Bagian 1 Oleh: Ratna Batara Munti Agar RUU Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dapat melangkah maju, salah satu jalan keluar yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah melihat kembali unsur-unsur perbuatan dalam setiap bentuk kekerasan seksual. Pada prinsipnya, meskipun nama bentuk kekerasan seksual tidak dirumuskan secara terpisah menjadi 9 atau 10 […]

Apa Rumusan Hukum yang Perlu Ada dalam RUU PKS? (Bagian 1)

  Ilustrasi (Sumber: Succo/Pixabay.com)   Oleh: Ratna Batara Munti Pertanyaan di atas adalah satu dari tujuh pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan Konsinyering dan FGD RUU PKS yang diadakan Gugus Tugas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada 22 September 2021. Kegiatan yang difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden itu mengambil tema “Mencari Titik Temu dalam Percepatan Pembentukan […]