Ilustrasi (Sumber: Succo/Pixabay.com) Oleh: Ratna Batara Munti Pertanyaan di atas adalah satu dari tujuh pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan Konsinyering dan FGD RUU
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) yang telah lama digodok oleh Pemerintah digadang-gadang oleh beberapa pihak untuk segera disahkan tahun ini. Sayangnya, proses panjang dalam penyusunan
Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Penghapusan Perkawinan Anak Tegaskan Jasa Perkawinan Anak Aisha Weddings adalah Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan Jakarta, 11 Februari 2021 –
KUASAKATACOM, Jakarta – Konferensi pers sukses digelar atas nama Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Penghapusan Perkawinan Anak yang menunjuk Yayasan Plan International Indonesia sebagai penyelenggaranya pada Kamis
Presiden Republik Indonesia pada akhirnya memasukkan Komnas Lansia sebagai salah satu lembaga yang dibubarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.12 tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh
IBTimes.ID – Jakarta (21/7), Sejumlah lembaga dikabarkan akan dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap membebani anggaran negara (Kompas, 13/7). Diantara lembaga negara tersebut, Komnas Lansia sempat
Asosiasi LBH APIK Indonesia yang merupakan asosiasi dari 16 kantor LBH APIK, merupakan lembaga yang fokus pada advokasi hak-hak perempuan, hari ini (Kamis/ 13 Februari
Yogyapos.com (YOGYA) – Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi DIY (DPRD DIY) melalui Badan pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD DIY menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah tentang
Kota Batu, inspirator.co.id – Memperingati Hari HAM sedunia, Suara Perempuan Desa, Paralegal Kota Batu, LBH Surabaya Pos Malang, alumni Sekolah Perempuan dan beberapa organisasi perempuan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
