Mataram, 27 Agustus 2024 – Pada Selasa 27 Agustus 2024, Asosiasi LBH APIK Indonesia menjadi salah satu lembaga yang menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas kemitraan yang telah berjalan selama ini dalam upaya penguatan pembangunan hukum, terutama perluasan bantuan hukum bagi perempuan dan kelompok rentan.
Penerimaan Penghargaan diwakili oleh Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, yaitu Khotimun Sutanti dan Beauty Erawati selaku Pengurus Nasional. Dihadiri pula direktur LBH APIK NTB, Nuryanti Dewi.
Penghargaan tersebut juga diberikan kepada YLBHI, IJRS dan PBHI, yang selama ini bersama APIK tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses Keadilan. Koalisi telah membangun kemitraan dengan Pemerintah, khususnya BPHN Kementerian Hukum dan HAM, sejak konferensi bantuan hukum 2018 hingga saat ini.
Sebelumnya, proses kolaborasi dan kemitraan ini telah meraih penghargaan Open Government Partnership Awards 2023 di Wilayah Asia Pasifik melalui komitmen “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia” yang diberikan kepada BPHN dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses Keadilan di Estonia pada 2023 lalu.
Kemitraan yang berlangsung telah berkontribusi dalam penyusunan standar layanan bantuan hukum termasuk menyusun panduan pelatihannya, pedoman penyelenggaraan bantuan hukum daerah, dan hasil riset anggaran bantuan hukum, yang mana semuanya berfokus pada penguatan perspektif perempuan dan kelompok rentan dalam sistem kerja bantuan hukum di Indonesia.
Asosiasi LBH APIK Indonesia berterima kasih dan mengapresiasi penghargaan ini. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi wujud komitmen Pemerintah ke depan untuk terus mengupayakan pemenuhan akses terhadap keadilan terhadap masyarakat, utamanya perempuan dan kelompok rentan. Melalui Penghargaan ini, kami berharap semakin terbukanya ruang kolaborasi dan kemitraan antara Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil ke depannya untuk dalam upaya penguatan pembangunan hukum di Indonesia.
