Berita Terbaru

Tentang Kami

SEJARAH :

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) didirikan oleh 7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) APIK yang hingga saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, 10 kantor LBH APIK yang telah ada pada saat itu memutuskan untuk bergabung dalam sebuah payung organisasi yang sama, yang pada saat itu disepakati bernama Federasi LBH APIK Indonesia. Pada tahun 2012, Federasi LBH APIK Indonesia berubah nama menjadi Asosiasi LBH APIK Indonesia. Perubahan nama ini menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia dalam rangka pencatatan badan hukum organisasi di Kementrian Hukum dan HAM RI.

Selengkapnya

  • VISI

    Terwujudnya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

    Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum yang adil gender.

  • MISI

    Melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi;

    Melakukan dan mendorong perubahan kebijakan dan sistem hukum yang berkeadilan gender

    Melakukan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat

    Membangun jaringan kerja dengan berbagai organisasi dan mendorong melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi serupa;

    Mendorong terbentuknya LBH APIK-LBH APIK di berbagai provinsi;

    Memperkuat kapasitas lembaga di tingkat Asosiasi LBH APIK Indonesia dan LBH APIK Daerah

  • Motto

    Apik dalam pelayanan – Apik dalam pengelolalaan.

Paralegal

Apa dan Siapa Paralegal?

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang Pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Selengkapnya

Dalam 18 bulan mendatang sejak Mei 2019 , APIK dan LBH APIK Bali, Jogja dan Medan akan bekerja dalam program “Menciptakan Kebijakan dan Sistem Hukum yang Inklusif : Melindungi Hak Fundamental Lansia di Indonesia”. Program ini didukung oleh UNDEF.