Asosiasi LBH APIK Indonesia bekerjasama dengan LBH APIK Banten dan LKBH UIN Sultan Maulana Hasanuddin menyelenggarakan Karya Latihan Bantuan Hukum untuk 40 peserta yg terdiri dari Mahasiswa tingkat Akhir dan Lulusan baru dr berbagai Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Tirtayasa, Pelita Harapan dan UIN. Kalabahu dibuka oleh ketua LKBH ibu Iin Ratna Sumirat yang pada pokoknya menyatakan kegembiraannya dapat bekerjasama dg APIK dan LBH APIK Banten dan berharap ada kerjasama selanjutnya terutama dlm bidang bantuan hukum. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Nursyahbani Katjasungkana, yg juga menggarisbawahi ibu Iin dan berharap kerjasama juga dlm bidang penelitian dan pelatihan2.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan kunci oleh Dr.Dede Permana, dosen lulusan sebuah Universitas di Tunisia ini memberikan materi tentang konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam dengan membandingkan hukum keluarga Indonesia dengan hukum keluarga di Turki dan Tunisia dalam issue poligami, perceraian dan akibatnya dan kewarisan. Dikatakan bahwa di dua negara Islam yg disebut
terakhir itu poligami dilarang bahkan juga dipidana. Disini issuenya adalah soal penasiran krn itu issue dan aturan hukumnya tsb dipersoalkan oleh kaum feminist karena dianggap tidak adil. Pada waktu pak
Munawir Sadzali menjadi Menteri agama dilakukan pembaharuan hukum Islam antara lain dalam hal warisan jika para ahli waris menyetujuai pembagiannya dapat dilakukan atas dasar prinsip kesetaraan.

Dalam Kalabahu tahap pertama ini berbagai teori hukum kritis termasuk feminist legal theory dan hukum dan gender diberikan pada hari pertama oleh Nursyahbani K dan Asni Damanik.

Sedangkan hari kedua dimulai dg studi kasus gender dan seksualitas yang diberikan oleh Ratna Batara Munti dan dilanjutkan dengan materi Teori2 Keadilan dan Analisis Sosial yang diberikan oleh Muji Kartika Rahayu, SH dan Master Filsafat dr DTF Driyarkara.

Hari ke – 1

Hari ke – 2

Deskripsi proyek: Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran lansia, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas tentang hak-hak dasar lansia sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi dan dinyatakan dalam UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Sosial Orang Tua serta mendorong pemerintah daerah untuk mengarusutamakan hak-hak lansia dan untuk membuat kebijakan inklusif untuk meningkatkan akses lansia terhadap keadilan dan layanan publik. Rencana tindakan adalah: untuk melatih paralegal dan untuk mendirikan Sekolah Pelopor Keadilan dan Forum Warga untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan bagi lansia di tingkat desa dilaksanakan serta untuk memberdayakan mereka.

Pernyataan Masalah: Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran lansia, pembuat kebijakan dan masyarakat luas tentang hak-hak dasar lansia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan dinyatakan dalam UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Sosial Orang Lanjut Usia serta mendorong pemerintah daerah untuk mengarusutamakan hak-hak lansia dan untuk mengeluarkan kebijakan inklusif untuk meningkatkan akses lansia terhadap keadilan dan layanan publik. Rencana tindakan adalah: untuk melatih paralegal dan untuk mendirikan Sekolah Pelopor Keadilan dan Forum Warga untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan bagi lansia di tingkat desa dilaksanakan serta untuk memberdayakan mereka.

Proyek ini akan dilaksanakan dengan menggunakan 3 pendekatan utama:

1. Untuk memberdayakan paralegal LBH APIK Bali,Yogyakarta dan Medan, masyarakat lanjut usia dan masyarakat luas di daerah masing-masing serta pembuat kebijakan di tingkat desa dengan menyediakan pelatihan dan forum pembelajaran (Sekolah Pelopor Keadilan). Peserta sekolah ini terutama adalah perempuan miskin dan anggota komunitas lansia. Para peserta juga akan diperkenalkan kepada lembaga layanan publik serta Ombudsman dan Komisi Informasi. Kedua lembaga tersebut adalah badan pengawas pemerintah terhadap lembaga layanan publik.
2. Untuk meningkatkan pemahaman aktor-aktor kunci dan pembuat kebijakan di tingkat desa tentang kebutuhan dan masalah lansia dan mendorong diberlakukannya kebijakan inklusif perlindungan lansia. Tujuan ini akan dicapai dengan membentuk Forum Warga, mengadakan lokakarya dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk menyusun mekanisme perlindungan bagi orang tua dan melalui lobi dan kerja advokasi. Untuk mendukung kerja advokasi, pemetaan dan penilaian kondisi sosial lansia di desa masing-masing akan dilakukan.
3. Meninjau UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Sosial Orang Tua dan implementasinya serta mengembangkan ringkasan kebijakan sebagai dasar advokasi di tingkat nasional.