Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya.
Terlebih jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum nyatanya masih terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi sehingga dinilai belum dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara.
Sebenarnya, siapa sajakah kelompok rentan itu? Apa saja permasalahan hukum yang dialaminya?
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK, dan YLBHI telah melaksanakan penelitian “Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022” untuk dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.
