Pernyataan Sikap Asosiasi LBH APIK Indonesia Terhadap KUHP Baru “Masih terdapat Ketentuan KUHP Baru yang Berpotensi Kontraproduktif terhadap Perlindungan Kelompok Rentan” Pada tanggal 6 Desember
Dampak Rugi Bagi Korban Atas “Waktu Tunggu” Perumusan Delik Perkosaan Serta Pemisahan Beberapa Unsur Delik Kekerasan Seksual Menggunakan Sarana Siber yang Dipisahkan Dari RUU TPKS
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengirim surat terbuka kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya, mereka minta Puan mendorong pengesahan Rancangan
Jakarta, 11 Desember 2021 Hal: Surat Terbuka Nomor: 023/SK/APIK/XII/2021 Yang terhormat, 1. Ibu DR (HC) Puan Maharani — Ketua DPR RI 2. Ketua Umum Partai
Download File: Pernyataan Sikap APIK_Permendikbud 30_2021 Kebutuhan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi telah menjadi perbincangan cukup lama, terutama setelah diangkat
JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia mengatakan, Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak untuk segera disahkan. Demikian Koordinator Advokasi Kebijakan Pengurus Asosiasi
Ilustrasi (Sumber: Mikhail Pavstyuk/Unsplash.com) Baca: Bagian 1 Oleh: Ratna Batara Munti Agar RUU Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dapat melangkah maju, salah satu jalan
Ilustrasi (Sumber: Succo/Pixabay.com) Oleh: Ratna Batara Munti Pertanyaan di atas adalah satu dari tujuh pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan Konsinyering dan FGD RUU
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) yang telah lama digodok oleh Pemerintah digadang-gadang oleh beberapa pihak untuk segera disahkan tahun ini. Sayangnya, proses panjang dalam penyusunan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
