Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyatakan kegembiraannya bahwa ada inisiatif dari masyarakat sipil untuk melakukan revisi Perda Kabupaten Pasuruan tentang Bantuan Hukum no 5/2015. Hal itu
Kota Batu,Bhirawa. Masalah kekerasan terhadap warga miskin, anak-anak, dan perempuan masih rentan terjadi di Kota Batu. Dan banyak korban berlatar warga tidak mampu atau miskin
MALANGVOICE – Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu dan asosiasi LBH APIK Indonesia menggelar dikusi untuk menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bantuan hukum bagi rakyat
Malangpostonline.com, BATU – Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu dan Asosiasi LBH APIK Indonesia menginginkan adanga Perda Bantuan Hukum untuk warga miskin di Kota Batu.
Menggagas tersedianya Rumah Aman di Batu. Hari Minggu tanggal 10 November 2019 kemarin, APIK bekerjasama dengan Sekolah Perempuan Desa pimpinan Salma Safitri dan Paralegal Batu
Bertindak sebagai ketua panitia adalah ketua Paralegal Batu Enok Kustiyah dan sbg Fasilitator adalah Salma Safitri. Wakil ketua DPRD Kota Batu, Khamim Tohari ( PDIP)
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Alamak (Aliansi Masyarakat Untuk Akses Keadilan), mendorong pemerintah untuk segera
APIK bekerjasama dengan LBH Surabaya Post Malang mengadakan Diskusi Terfokus bagi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Yogyapos.com (YOGYA) – DPRD DIY menerima naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
