TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengirim surat terbuka kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya, mereka minta Puan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT).
“Kami mohon agar Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR dapat mengintervensi Rapat Badan Musyawarah DPR RI serta mendesak Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar untuk dapat menyetujui RUU PPRT agar disahkan pada Sidang Paripurna tanggal 16 Desember 2021 sebagai insiatif DPR,” demikian keterangan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti, Ahad, 12 Desember 2021.
Sejak pertama kali diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 2004 silam, RUU Perlindungan PRT masih belum menemukan jalannya untuk jadi payung hukum bagi perlindungan para pekerja rumah tangga. Meski belakangan sudah masuk ke Prolegnas Prioritas, namun nasibnya masih juga tak jelas.
RUU Perlindungan PRT sebetulnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat pleno Baleg 1 Juli 2020. Namun, Badan Musyawarah DPR tak meloloskan RUU ini dibawa untuk disahkan ke rapat paripurna 16 Juli 2020, yang juga penutupan masa sidang.
Dalam pandangan minifraksi saat pleno Baleg 1 Juli 2020, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan dua partai besar tak menyampaikan persetujuan.
Untuk membuka ganjalan dukungan fraksi ini, LBH Apik menilai perlu upaya intervensi. Adapun intervensi ini, menurut Khotimun, adalah kewajiban Ketua DPR RI sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 86 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, terutama Pasal 1 huruf (a) dan (c), yang intinya bahwa pimpinan DPR RI bertugas untuk memfasilitasi hak legislasi dari inisiatif individu, komisi, dan alat kelengkapan DPR.
LBH Apik menekankan bahwa aturan tersebut mendesak disahkan. Kantor-kantor LBH Apik di 18 provinsi selama ini telah menerima berbagai kasus kekerasan terhadap PRT. Banyak di antara mereka terpaksa menahan diri atas berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya sekadar untuk bertahan hidup dan atau agar dapat lanjut menghidupi keluarganya.
“PRT adalah warga negara Indonesia juga yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dan sosial yang sama baik sebagai warga negara mapun sebagai pekerja, seperti kaum pekerja lainnya,” ujar Khotimun.
Meski telah terdapat Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga namun Permenaker ini tidak cukup memberikan perlindungan hukum atas kekerasan dan diskriminasi yang dialami PRT.
Meski Permenaker telah mengganti istilah pembantu menjadi pekerja rumah tangga namun peraturan ini dinilai tidak menjadikan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai konsiderans dan karena itu, mereka tidak tercakup dalam perlindungan UU Ketenagakerjaan ini. Selain itu, Permenaker juga tidak mengaitkan dengan UU PKDRT tahun 2004 dan UU Perlindungan Anak apalagi dengan UU HAM tahun 1999.
Selain kepada Puan, surat terbuka ini juga ditujukan LBH Apik kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya; Pimpinan Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar; serta Ketua Badan Musyawarah DPR RI.
DEWI NURITA
