Penulis Rahel Narda Chaterine | Editor Kristian Erdianto
JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menekankan pentingnya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh sebab itu, LBH APIK menilai, Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diperlukan. “Permendikbud tersebut merupakan salah satu langkah maju untuk mendorong kampus yang aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual sehingga perlu didukung,” kata Koordinator Pelaksana Harian LBH APIK, Khotimun Sutanti, dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
Khotimun mengatakan, kantor-kantor LBH APIK di 16 provinsi kerap menerima pengaduan dan mendampingi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Berdasarkan catatan LBH APIK, masih banyak kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak dilaporkan karena tidak adanya mekanisme pengaduan serta jaminan terkait respons dari kasus tersebut.
“Terdapat rasa khawatir korban tidak terjamin kerahasiaan, adanya stigma yang menyudutkan korban, tekanan dari pelaku yang memiliki otoritas di perguruan tinggi, serta khawatir tidak mendapatkan respons positif saat melaporkan kasus-kasus tersebut,” imbuhnya. Di sisi lain, Khotimun menilai, pemerintah perlu melakukan dialog dan asistensi intensif untuk membantu kampus mengimplementasikan peraturan ini sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan.
Selain itu, pemerintah diminta menyediakan panduan teknis yang lebih detail sehingga aturan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Pemerintah perlu menguatkan sosialisasi lebih detail pada muatan yang berpotensi menimbulkan multitafsir di masyarakat, di antaranya mengenai unsur relasi kuasa,” kata dia.
Khotimun menyebutkan, masih kurangnya penjelasan mengenai peran kampus dalam Pasal 10 dan Pasal 11 terkait pendampingan, perlindungan, sanksi, dan pemulihan, temasuk mengenai kewajiban kampus dalam menyediakan rehabiltasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum.
Menurut Khotimun, layanan-layanan tersebut tidak harus disediakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, namun dapat dilakukan dengan membangun mekanisme sistem rujukan (referral system).
“Kebutuhan korban dapat dirujuk oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki layanan terkait bantuan hukum, pemulihan, kesehatan dan lain-lain di luar perguruan tinggi tersebut,” imbuhnya.
Adapun, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 telah diterbitkan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021. Dalam beleid tersebut, Nadiem meminta perguruan tinggi melakukan penguatan tata kelola pencegahan kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
