Indonesia telah memiliki Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada
LEGAL EMPOWERMENT AND THE APIK GENDER JUSTICE INDEX (AGJI) Authors: Prof. Dr. Saskia E. Wieringa Nursyahbani Katjasungkana, LLM Asnifriyanti Damanik, SH Khotimun Sutanti, SH
Download: Rekomendasi Umum Konfernas Perlindungan Lansia 22-24 September 2021 Jaminan atas hak-hak Lansia telah tertuang dalam berbagai Peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dimuat dalam
Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Penghapusan Perkawinan Anak Tegaskan Jasa Perkawinan Anak Aisha Weddings adalah Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan Jakarta, 11 Februari 2021 –
Download: Buku Saku_Mengenal Hak Dasar Lansia Masih banyak yang memanang lansia sebagai warga negara kelas kedua dan tidak diperhatikan hak-haknnya. Banyak dari mereka yang tereksklusi
Presiden Republik Indonesia pada akhirnya memasukkan Komnas Lansia sebagai salah satu lembaga yang dibubarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.12 tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh
Asosiasi LBH APIK Indonesia yang merupakan asosiasi dari 16 kantor LBH APIK, merupakan lembaga yang fokus pada advokasi hak-hak perempuan, hari ini (Kamis/ 13 Februari
Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional Warga Negara, oleh karenanya Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang miskin dan termarjinalkan. Untuk
Buku Rekomendasi Hasil Konfenas 1 (2)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
