Indonesia telah memiliki Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada
Dampak Rugi Bagi Korban Atas “Waktu Tunggu” Perumusan Delik Perkosaan Serta Pemisahan Beberapa Unsur Delik Kekerasan Seksual Menggunakan Sarana Siber yang Dipisahkan Dari RUU TPKS
Surat Terbuka APIK_ untuk DPR_RUU PPRT-fn-1
Ilustrasi (Sumber: Mikhail Pavstyuk/Unsplash.com) Baca: Bagian 1 Oleh: Ratna Batara Munti Agar RUU Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dapat melangkah maju, salah satu jalan
Ilustrasi (Sumber: Succo/Pixabay.com) Oleh: Ratna Batara Munti Pertanyaan di atas adalah satu dari tujuh pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan Konsinyering dan FGD RUU
Menggagas tersedianya Rumah Aman di Batu. Hari Minggu tanggal 10 November 2019 kemarin, APIK bekerjasama dengan Sekolah Perempuan Desa pimpinan Salma Safitri dan Paralegal Batu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
