RADAR JOGJA – Pemenuhan akses bantuan hukum (bankum) pada kelompok miskin dan rentan menjadi tanggung jawab negara berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 pasal 14 ayat 1 tentang Bantuan Hukum. Namun dalam implementasinya, pemerintah hanya memberikan bankum kepada masyarakat miskin yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan miskin (SKM) dan sejenisnya.

Perwakilan Aliansi Masyarakat untuk Akses Keadilan (ALAMAK) Julian Duwi Prasetia menganggap, UU tentang bantuan hukum belum mampu menjangkau kelompok rentan seperti antaranya, anak, perempuan, masyarakat adat, lansia, dan penyandang disabilitas. Terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Secara faktual, Pemerintah Provinsi DIJ telah menunjukkan komitmen untuk memberikan bantuan hukum. Itu baik kepada kelompok miskin secara ekonomi maupun kelompok rentan. Setidaknya, ditunjukkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.

Namun pelaksanaannya tidak optimal karena petunjuk teknis dan pelaksanaannya belum ada. ”Akses bantuan hukum terhambat oleh berbagai macam syarat yang seharusnya tidak ada,” jelasnya dalam audensi dan penyerahan naskah akademik Ranperda Bankum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di kantor Dinas Sosial DIJ Jumat (11/10).

ALAMAK menganggap urgensi perda bantuan hukum sangat diperlukan. Sebab, pemberian bankum belum optimal menyentuh masyarkat miskin dan kelompok rentan yang berhak. Dampaknya, kelompok rentan kesulitan mengakses keadilan.

Penasihat Hukum Rifka Annisa Siti Roswati menuturkan, dalam pelaksanaannya, syarat korban agar mendapat bankum adalah harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). ”Padahal dalam praktiknya, korban tidak mampu bukan dalam artian miskin secara ekonomi. Melainkan tidak mampu berhadapan dengan hukum atau pelaku kekerasan seksual”, jelasnya.

Rifka Annisa, organisasi yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menangani sebanyak 325 kasus kekerasan pada 2018. Sebanyak 13 diproses pidana dan 15 kasus diproses secara perdata. ”Sedangkan yang mendapat akses bantuan hukum hanya lima,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi menyambut baik rekomendasi yang diberikan ALAMAK. Menurutnya, masyarakat rentan sendiri tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan hukum dari pemerintah.

Dia berharap rekomendasi dapat menjadi daya dukung pelaksanaan perda yang ada. ”Harapannya, kelompok rentan yang terkena masalah hukum baik secara objek maupun subjek ada pembelaan atau advokasi,” ujarnya.

Menurutnya, ketelantaran sosial telah menjadi fenomena kompleks. Selain itu, dapat mendorong adanya kerentanan. Kerentanan tidak hanya dinilai dari kemampuan finansial individu semata. “Contohnya orang miskin sosial seperti lansia yang diterlantarkan anaknya juga kelompok rentan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Untung menegaskan akan berkoordinasi dengan Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DIJ sehingga Ranperda Bankum bagi masyarakat miskin dan rentan dapat segara dibentuk. “Hasil audensi ini akan kami tindak lanjuti semaksimal mungkin,” tandasnya. (cr16)

sumber : radarjogja

Yogyapos.com (YOGYA) – Sebuah naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan, Jumat (11/10/2019) diserahkan oleh LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) DIY kepada Dinas Sosial DIY.

Sebagaimana disebutkan Arimawan Bayoeajie SH selaku Koordinator Tim Penyusun, naskah akademik ini merupakan ujud komitmen para lawyers yang tergabung dalam FKPPBH terhadap pemenuhan bantuan hukum bagi warga miskin dan kelompok rentan di DIY.

Menurutnya, permasalahan bantuan hukum tidak hanya semata menjadi urusan pemerintah pusat. Tetapi juga urusan pemerintah daerah agar akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi warga miskin dan kelompok rentan terpenuhi.

“Naskah akademik ini diniscayakan menjadi Raperda yang mengatur regulasi bantuan hukum untuk keadilan. Bukan saja keadilan prosedural saha, tetapi juga keadilan substantif,” ujar dalam sambutan audiensi dan penyerahan Naskah Akademik, di Aula Kantor dinas Sosial DIY.

Turut serta dalam audiensi tersebut antara lain perwakilan dari Rifka Annisa Women Crisis, PBH Peradi Bantul, KLB Tridadi, LBH Sabda, LBH Mitra Wacana dan PBH Peradi Sleman. Tampak pula diantara mereka advokat Roswati SH, M Fadli SH, Muhammad Alwy SH, Lucy Dita Kartika SH, Andrie Irawan SH dan Widhie Arya Sulistyo SH.

Para inisiator ini sangat sadar dan berharap agar naskah akademik yang terdiri dari 13 Bab dan 34 Pasal itu bisa segera diteruskan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini Gubernur DIY dan dilanjutkan DPRD untuk menjadi Perda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok rentan.

Sejumlah fenomena dipaparkan oleh para inisiator, yang pada pokoknya sampai sekarang banyak sekalai masyarakat miskin maupun kelompok rentan terabaikan karena tidak memiliki akses bantuan hukum.

“Kami menangani 320 kasus, tapi Cuma 5 kasus yang mendapat bantuan hukum dari pemerintah,” tukas Roswati.

Demikian pula LBH Mitra Wacana yang selama ini konsen dalam penanganan kasus trafficking (perdagangan manusia) belum pernah memperoleh support dari pemerintah, sehingga dilakukan secara mandiri

“Padahal potensi trafficking bisa meningkat, ini seiring dengan telah dibukanya Bandara NYIA, terutama menyangkut peningkatan buruh migran yang mesti kita antisipasi,” ujar wakil dari LBH Mitra Wacana.

Kepada Dinas Sosial DIY, Drs Untung Sukaryadi MM merespon positif dan mendukung penuh penyerahan naskah akademik dan audiensi ini. Sepekan mendatang dijanjikan karya tersebut akan diteruskan ke Pemda DIY.

“Terimakasih. Ini sangat postig dan kami dukung penuh. Karena pelindungan hukum hak semua warga negara,” ucapnya didampingi sekretaris Dra Endang Iriyanti dan Kabid Rehabilitasi Sosial Drs Pramujaya Hadiprianto MSi.

Untung menjelaskan, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau masalah-masalah rentan ini memang perlu pendampingan. Sebab dari masyarakat rentan itu belum mengetahui bagaiman mengakses bantuah hukum kepada pemerintah.

“Nah inisiasi dari teman-teman ini luar biasa. Semoga menjadi daya dukung pelaksanaan Perda yang ada. Karena Perda penyandang masalah kesejahteraan sosial itu banyak, dan itu ada unsur-unsur pidananya pula. Nanti teman-teman yang rentan itu, baik sebagai subyek maupun obyek perlu memperoleh pembelaan hukum. advokasi dari lembaga-lembaga ini,” tandasnya menjawab yogyapos.com usai acara. (Met)

sumber : yogyapos

YOGYAKARTA – Para pengiat sosial dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Akses Keadilan (ALAMAK) mendatangi kantor Dinas Sosial DIY. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi agar DIY memiliki peraturan daerah tentang layanan bantuan hukum bagi warga miskin dan kelompok rentan.

Menurut peenggerak ALAMAK, Rina Imawati, aliansi gabungan ini memilih mendatangi Dinsos DIY sebagai perwakilan Pemda DIY yang diharapkan dapat mengimplementasikan tawaran pelayanan bantuan hukum bagi warga miskin dan kelompok rentan lainnya.

Dinas Sosial DIY diyakini memiliki data calon penerima manfaat yang rutin diperbarui jika Perda bantuan hukum ini bisa diwujudkan. “Desakan ini penting dikarenakan fokus penerima manfaat dari rancangan perda yang ditawarkan tidak hanya sebatas masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan yang basis datannya dimiliki oleh Dinsos DIY melalui data Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS),” terangnya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews Jumat (11/10/2019).

Dijelaskannya, terbentuknya aliansi ini melalui proses yang panjang. Hal ini diawali dari berbagai tahapan awal mulai dari penyusunan policy brief, penelitian kebutuhan rancangan perda bantuan hukum di DIY yang dimuat dalam bentuk naskah akademik, sampai dengan pembentukan ALAMAK.

“Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk gerakan advokasi bersama untuk mendorong Pemerintah Daerah DIY dapat segera mewujudkan peraturan daerah. Kita juga akan desakan pada DPRD DIY,” tandas Direktur LBH Apik ini.

Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi mengatakan, gerakan dari ALAMAK ini sebenarnya sudah sejalan dengan rencana Dinsos DIY. Pihaknya mengaku sudah memikirkan pentingnya perluasan layanan bagi para penerima bantuan sosial di DIY terutama dalam hal bantuan hukum yang saat ini sangat dibutuhkan.

“Seperti pada perempuan korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum dan difabel berhadapan dengan hukum, termasuk juga para lansia yang rentan bermasalah hukum serta kelompok rentan lainnya,” ulasnya.

Untuk itu dia menyarankan ada surat resmi yang masuk ke Dinsos DIY. Dengan demikian bisa menjadi rujukan pembahasan bersama DPRD DIY.
“Ini klop tinggal kami menunggu surat resmi sehingga bisa kita bahas dengan DPRD. Tembusan ke komisi D DPRD DIY juga penting. Intinya kami akan tindak lanjuti,” pungkasnya.

Sementara itu akademisi Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Andrie Irawan menjelaskan sejumlah alasan penting perlunya Perda DIY tentang Bantuan Hukum dengan perluasan cakupan tidak hanya terbatas bagi masyarakat miskin tetapi juga kelompok rentan.

Pertama, keberadaan UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya memberikan batasan bagi penerima bantuan hokum terbatas bagi warga miskin secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen lainnya, padahal di beberapa wilayah DIY, surat keterangan miskin sudah tidak dikeluarkan lagi.

Kedua, berbicara bantuan hukum tidak hanya amanat dari UU Bantuan Hukum saja namun juga UU lainnya seperti UU Perlindungan Anak, UU Lanjut Usia, UU PKDRT, dan UU Penyandang Disabilitas mengamanatkan serupa. “Sehingga jika DIY merangkumnya dalam satu produk hokum tanpa berbasis sektorat, tentunya perda bantuan hukum di DIY akan lebih istemewa dan juga inklusi,” terang Direktur SAPA yang juga menjadi salah satu anggota ALAMAK DIY ini.

Ketiga amanat dalam UU bantuan Hukum sendiri juga menyebut bahwa Pemda dapat menganggarkan dan menyelenggarakan bantuan hukum tentunya sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurut Andrie, secara sosiologis masih banyak kelompok rentan yang masih kesulitan mengakses bantuan hukum dari pemerintah difabel berhadapan hukum dan kelompok rentan lainnya. “Terakhir jika perda ini diwujudkan keistimewaan DIY akan benar-benar terwujud secara nyata dan tentunya DIY tidak hanya istimewa tetapi juga inklusi,” tegasnya.

sumber: sindonews

Nursyahbani Katjasungkana
Anggota DPR 2009-2014

Hari ini, Selasa (1/9), anggota dewan periode 2019-2024 dilantik. Harapan membuncah kepada DPR baru ini untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan DPR lama. Baik sejumlah daftar RUU yang tak sempat dibahas, atau sudah dibahas tapi tak tuntas karena berbagai kontroversi yang ditimbulkannya. Ditambah mungkin perpu-perpu yang akan diluncurkan Presiden karena adanya desakan publik, misalnya Revisi UU KPK yang kontroversial itu.

Meski bukan fenomena ekslusif Indonesia, kita patut berefleksi mengapa kita seringkali memperoleh anggota DPR yang buruk kinerjanya, maupun cara pandangnya yang tidak selaras dengan Mukadimah dan UUD 1945 serta prinsip keberagaman Bhineka Tunggal Ika yang menjadi falsafah kita berbangsa dan bernegara. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan menuai protes masyarakat luas, khususnya para aktivis LSM, mahasiswa, dan pelajar. Protes ini memakan banyak korban luka dan meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan aparat.

Anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di antara bangku yang tak terisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12). | Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Politisi Pyromaniacs dan Korup

Sangat menyedihkan menonton para politisi yang gemar “menyulut” kerusuhan atau melahirkan perseteruan antar warga. Mereka itulah yang sering disebut sebagai politisi pyromaniacs, politisi yang gemar melahirkan perseteruan dan kemudian mencoba memadamkannya demi kepuasan dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang terlibat kasus korupsi pula.

Sementara persoalan di masyarakat begitu meminta perhatian serius: Krisis di Papua, kebakaran hutan, dan penduduk khususnya balita yang terkena ISPA yang berpotensi mengkerdilkan otak mereka. Darurat korupsi dan potensi krisis ekonomi yang juga mulai memperoleh perhatian presiden, meski telah diingatkan para pakar berulang kali. Mereka tetap saja berkolusi untuk ikut serta dalam merusak lingkungan dan mengambil keuntungan pribadi dari setiap kebijakan yang dibuat.

Meski tidak dapat digunakan sebagai pembenaran, hal yang sama sebenarnya terjadi di belahan dunia lain. Sampai-sampai seorang Greta Thunberg harus bicara keras di sidang PBB dan mengajak semua anak untuk turun ke jalan guna menyelamatkan masa depan dunia dari perubahan iklim global. “No one is too small to make a difference” katanya dengan lantang dan menyemangati.

Di Indonesia anak-anak pelajar STM juga mendukung gerakan kakak-kakaknya untuk memperkuat gerakan hak sipil yang terancam oleh RKUHP. Juga mendukung penolakan UU (revisi) KPK yang dianggap melemahkan komisi antirasuah itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari gerakan hak asasi manusia. Jika korupsi dibiarkan pada akhirnya hak asasi manusia khususnya hak EKOSOB masyarakatlah yang terancam. Dana yang seharusnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terkuras mengalir ke kantong koruptor.

Jika korupsi dibiarkan pada akhirnya hak asasi manusia khususnya hak EKOSOB masyarakatlah yang terancam. Dana yang seharusnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terkuras mengalir ke kantong koruptor.

Memperhatikan argumen-argumen yang digunakan para politisi khususnya dalam kaitan dengan RKUHP dan UU KPK itu, mereka seperti tidak bekerja atas dasar hati nurani dan referensi yang digunakan juga tak jelas. “KPK akan menjadi superbody jika tidak diawasi atau diamputasi wewenangnya,” begitulah kira-kira di antara argumen yang digunakan.

Yang diamputasi adalah wewenang pro justicia khususnya penyadapan. Suatu wewenang yang melebihi pengadilan yang selama ini melakukan pengawasan meski hanya secara administratif.

Tidak ada fakta-fakta konkret dan legitimate berdasarkan hasil studi dan evaluasi yang menyeluruh yang dapat digunakan untuk memperkuat ide perubahan wewenang KPK itu. Tentu KPK sendiri, juga harus berani secara terbuka, mengenali, dan mengakui kesalahan-kesalahan yang dibuatnya (jika ada) dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Benar, bahwa KPK dan UU-nya, bukan lembaga atau kitab suci yang enggak bisa disentuh atau diubah. Atau seperti yang dinyatakan J. Kristiadi, KPK tak boleh dikeramatkan, saripati perubahan adalah pengawasan dan akuntabilitas

Pertanyaan terhadap preposisi ini adalah, apakah pengawas, mengantikan fungsi pengadilan untuk mengawasi tindakan pro-justicia yang dilakukan pimpinan KPK? Tidakkah ini merupakan penggunaan kekuasaan presiden yang eksesif terhadap KPK melalui dewan pengawas.

Saya tidak melihat bahwa protes-protes yang terjadi adalah gejala mobokrasi, memaksakan sesuatu dengan menggunakan massa. Tetapi gerakan sosial itu dipicu justru oleh polisi yang tidak kompeten mengelola kepentingan publik dan bias-bias kepentingan politik partai politiknya.Atau ketidakmampuan mereka membedakan mana yang pribadi dan mana yang membahayakan kepentingan publik, sehingga terkesan waton suloyo, asal-asalan.

Merindukan Politisi Sejati

Politisi pyromaniacs sering memungut dan menyandarkan argumentasinya pada arah angin bergerak sambil membayangkan keuntungan yang akan diperolehnya. Di era populisme digunakan sebagai strategi politik elektoral, kecenderungan untuk mengabaikan hati nurani semakin tampak.

Untuk sementara ini, gerakan hak sipil yang diwakili oleh mahasiswa dan pelajar STM itu berhasil membelokkan arah angin dan bahkan berhasil menghentikan pembahasan RKUHP. Bahkan memaksa presiden untuk mempertimbangkan dibuatnya Perpu Pembatalan Revisi UU KPK.

Ilustrasi DPR oleh Basith Subastian/kumparan

Adalah tugas DPR baru untuk memulai lagi pembahasan RUU warisan dewan yang lama dengan lebih banyak mendengarkan aspirasi publik yang lebih luas dan paling sedikit menggunakan konstitusi sebagai referensi. Khusus untuk kekerasan berbasis gender, dengarkan juga suara-suara para korban dan pendamping mereka serta organisasi-organisasi perempuan yang selama ini bekerja untuk membantu pemulihan mereka. Bahkan banyak yang melakukannya tanpa bantuan keuangan dari negara. Tiga tahun lamanya RPKS dibahas dan kita dihadapkan pada kenyataan yang sangat absurd: Membahas judul saja tak selesai.

Tiga tahun lamanya RPKS dibahas dan kita dihadapkan pada kenyataan yang sangat absurd: Membahas judul saja tak selesai.

UU Parpol nomor 2/2011 sebenarnya telah memberikan dasar-dasar yang kokoh guna berfungsinya parpol sebagai sumber rekrutmen anggota DPR dan jabatan publik lainnya termasuk presiden dan wakilnya. Fungsi Pendidikan politik dan pengkaderan serta fungsi untuk mengartikulasikan kepentingan dan agregasi politik (fungsi menggabungkan kepentingan kelompok yang berbeda yang ditransformasikan dalam alternatif-alternatif kebijakan pemerintah).

Fungsi-fungsi tersebut menurut UU Parpol dimaksudkan untuk memperkokoh sistem presidensial dan berjalannya demokrasi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Meski kita tahu bahwa ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengartikulasikan kepentingan dan agregasi politik. Misalnya pendekatan pragmatis dan pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Namun hendaknya artikulasi kepentingan itu diorientasikan pada sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.

Keterampilan untuk mengartikulasikan kepentingan konstituennya yang berbeda-beda harus dikuasai. Ini agar menghasilkan kebijakan yang menghormati hak-hak dasarnya sebagai warga yang telah mempercayakan kepentingannya agar dapat diartikulasikan.

Sayangnya, UU Parpol tidak secara detail atau setidaknya secara minimal mengatur bagaimana pendidikan politik dan pengkaderan untuk menghasilkan anggota-anggota partai dengan budaya politik demokratis, serta mempunyai ketrampilan yang memadai sebagai legislator maupun pejabat publik tersebut akan dilakukan.

Keterlibatan yang produktif dengan semua elemen masyarakat sipil dan media juga cukup esensial. Ini mengingat fungsi DPR yang harus selalu mempertanggungjawabkan tindakan di hadapan publik dan tentunya berbicara atas nama rakyat (sesuai dengan asal kata parlemen, parle, artinya berbicara).

UU menyerahkan segala urusan pendidikan politik, pengkaderan, dan rekrutmen kepada masing-masing parpolnya sesuai dengan AD/ART masing-masing. Ada banyak ekses atas kekuasaan partai yang besar cq para pengurusnya. Para pengurus yang dengan sewenang-wenang mengabaikan suara rakyat juga harus diberikan sangsi karena bagaimanapun parpol adalah lembaga pubik yang harus bisa dikontrol, tanpa harus menungu sangsi politik lima tahunan.

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 berswafoto bersama Presiden Joko Widodo saat menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol juga perlu ditertibkan tidak saja dari segi prinsip-prinsip keuangan, tapi termasuk juga yang terkait dengan penggunaan anggaran terutama yang berasal dari APBN. Agar tujuan dan fungsi parpol sebagaimana ditetapkan dalam UU benar-benar dapat diwujudkan.

Dengan demikian kita dapat berharap tidak lagi memperoleh politisi yang salah pilih melainkan memperoleh politisi yang sejati. Yang tidak saja berorientasi pada kepentingan rakyat yang diwakilinya/konstituen utamanya, melainkan juga kepentingan untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Peranan Lemhanas yang memberikan pembekalan kepada para anggota DPR terpilih juga mesti diefektifkan bagi pemantapan pengkaderan yang telah dilakukan oleh parpol terhadap para anggotanya.

Tugas Berat: Memelihara Kepercayaan kepada Demokrasi

Sebagaimana dilansir Kompas kemarin (30/9), DPR periode yang lalu meninggalkan beban dan tanggung jawab yang berat kepada DPR baru. Tanggung jawab dan berat tidak saja terkait dengan tuntutan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dan melakukan perubahan namun juga karena banyaknya daftar RUU yang tak terbahas. Salah satunya yang sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan adalah RPKS.

Sebagai mantan anggota DPR (2009-2014) saya mengetahui betul bahwa tugas-tugas sebagai legislator cukup berat dan seperti selalu kekurangan waktu. Fasilitas dukungan yang minim, dibandingkan dengan yang diterima oleh anggota DPR periode lalu. Misalnya dengan adanya 7 orang staf khusus, adalah persoalan tersendiri yang harus dihadapi. Namun tangung jawab yang berat itu justru harus dilihat sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki kinerja yang buruk dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap DPR yang saat ini sangat rendah.

Jangan sampai rakyat tidak mempercayai lagi demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang telah menjadi konsensus bahkan di banyak negara di dunia ini. Optimisme rakyat dengan tetap memberikan suaranya kepada partai dan kepada para calon legislatif adalah modal yang sangat berharga untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur itu.

sumber : kumparan

Dalam dua minggu terakhir ini selain kehebohan soal pengesahan revisi UU KPK, media juga dipenuhi dengan berita rencana pengesahan RKUHP dan tertinggalnya  pembahasan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RPKS). Pembahasan tingkat pertama RKUHP telah rampung (Kompas, 17/9) sementara pembahasan RPKS belum lagi dimulai. Kemarin, secara serentak di berbagai kota, kelompok perempuan menagih janji DPR untuk segera mengesahkan RPKS sementara terdapat kelompok lain yang menolak adanya UU PKS ini.

Dalam tulisan bertajuk Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban (Kompas 21/8) Sri Wiyanti Eddyono mengemukakan adanya tarik menarik antara para ahli hukum pidana  dan kelompok perempuan pendukung RPKS selain menyinggung pula soal perbedaan sejarah perumusan  dan penempatan kejahatan seksual dalam  kedua RUU tsb.

Pokok perdebatannya  sebetulnya jauh lebih mendalam pada politik hukum nasional berkenaan dengan rezim kodifikasi hukum pidana versus   lahirnya berbagai UU yang merupakan lex specialis (aturan khusus)  di luar  KUHP serta berpangkal pula pada pertarungan antara rezim ketertiban umum dan aturan moral dan kesusilaan ( yang berubah menurut  tempat dan waktu) versus  rezim HAM yang universal khususnya perlindungan  korban yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan UU dan menempatan nya dalam prioritas pembahasan.

Sejak lama, berkenaan dengan perlindungan perempuan, pembentuk UU telah melahirkan banyak ketentuan di luar KUHP. Katakan saja UU PKDRT  yang di KUHP diatur dalam pasal 356 (kekerasan terhadap ayah, ibu, istri dan anak) dibawah bab tentang penganiayaan . Juga  UU TPPO yang dalam KUHP diatur dalam pasal 297 (perdagangan perempuan dan anak laki-laki) dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan,  pasal 326 (perniagaan budak) dan 526 ( perdagangan orang dg kekerasan dengan tujuan eksploitasi).  Masalahnya berkenaan dengan perlindungan perempuan (korban), KUHP sudah tidak lagi memenuhi tuntutan jaman.  KUHP peninggalam jaman colonial itu, berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku (hukum sebagai alat pengendalian perilaku dan represi) sedangkan dalam dua contoh  terakhir, selain penghukuman UU  mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk  mengkoordinasikan upaya-upya preventif  dan rehabilitative/pemulihan  korban.  Dalam hal ini karena kompleksnya persoalan terutama  menyangkut juga cara pandaang masyarakat yang pada umumnya menempatkan perempuan lebih sebagai obyek seksual yang berkorelasi dengan relasi gender yang timpang, pembentuk ke dua UU tsb menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistic dibandingkan dengan KUHP.  Kedua UU tsb memang lahir ketika suasana reformasi masih sangat dirasakan dan pikiran-pikiran terbuka berorientasi pada nilai-nilai universal baik di kalangan DPR maupun di kalangan activist gerakan perempuan dapat berkolaborasi secara konstruktif. Sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan pasal 3 UU PKDRT misalnya, asas UU ini adalah : penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban.

Pada prinsipnya KUHP adalah kumpulan aturan tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan memuat ancaman pidana yang memberikan penderitaan kepada pelaku. Dengan kata lain KUHP menggunakan rezim ketertiban umum sebagai dasar utama pembentukan dan perumusannya.Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual,  kekerasan seksual dalam perkawinan  dan perdagangan perempuan  berada dibawah  Bab tentang Kejahatan Kesusilaan. Bab ini juga mencakup berbagai perbuatan yg sangat luas, mulai dg perbuatan atau tulisan yg bertentangan dengan kesusilaan, perzinahan, pedopilia, aborsi sampai dengan perjudian dan penyiksaan binatang. Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan diartikan sebagai kejahatan yang bertentangan dengan etika dan kesusilaan umum. Karena itu, para ahli pidana menyatakan bahwa pelaksanaannya sangat tergantung pada rasa kesusilaan masyarakat setempat dan karena itu dapat berubah menurut tempat dan waktu.

Dalam konteks kekerasan kekerasan seksual, pandangan ini sangat merugikan korban karena perlindungan terhadap integritas tubuh dan jiwa mereka sangat tergantung pada pendapat umum. Dalam masyarakat patriarki yang pada umumnya dianut oleh banyak komunitas di Indonesia, maka korban-korban kekerasan seksual menjadi sangat tidak diuntungkan dan bahkan dikorbankan lagi. Tidak heran  jika perempuan korban malah sering disalahkan (misalnya karena pakaiannya, keluar malam atau jalan sendiri ) meski faktanya kekerasan lebih banyak terjadi di rumah dan oleh lingkungan dekat. Karena alas an-alasan  bersifat asumtif tersebut pelakunya  dihukum  lebih ringan dari ancaman pidananya.  Dimasukkannya hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagai dasar perbuatan pidana (pasal 2 RKUHP), dengan mengesampingkan asas legalitas, jelas akan memicu persekusi oleh actor non-negara dan komunitas. Di dalam KUHP negara manapun, tak ada yang mengesampingklan asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang universal dan dijamin dalam konstitusi (pasal 28 I (1) yang merupakan wujud kontrak social antara penguasa dan warganegara dalam mencegah kesewenangan serta menjamin kepastian hukum.

Rezim HAM vs Rezim Ketertiban Umum

Kelompok perempuan telah lama menuntut perubahan paradigma  KUHP warisan colonial Belanda ini. Dalam kasus perkosaan dan perdagangan orang dan kasus-kasus kekerasan seksual yang lain, bukan kesusilaan dan ketertibaan  umum yang terancam melainkan integritas tubuh dan jiwa, bahkan nyawa korban. Karena itu, jauh sebelum adanya RUU Kekerasan Seksual, LBH APIK dan kelompok perempuan lainnya bersiteguh untuk memindahkan kejahatan seksual ke bab tentang kejahatan terhadap keselamatan orang. Pembentuk UU cukup sensitive terhadap tuntutan ini karena itu perkosaan misalnya telah dipindahkan ke Bab tentang Kejahatan terhadap Tubuh meski sesungguhnya bukan hanya tubuh yang terancam tapi juga keselamatan dan integritas tubuh dan jiwa. Pada kasus pelecehan seksual misalnya yg juga merupakan kejahatan berbasis gender, yang terancam bukan tubuh melainkan jiwa, karena pelecehan tidak sampai pada pencabulan, seperti misalnya bersuit atau bersiul-siul sambil mengomentari bagian-bagian tubuh perempuan,   jelas bermakna  menghina keutuhan tubuh dan jiwa perempuan sebagai manusia. Namun patut disayangkan, perspektif  hak perempuan dan perlindungan korban terutama yang  terkait dengan relasi kuasa laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, majikan atau atasan dengan bawahannya serta relasi negara dan warga negara kurang mendapat perhatian.  Setelah reformasi, terdapat  Bab tentang HAM dalam UUD 1945. Jika dirinci terdapat  40 hak konstitusional yang semestinya menjadi acuan pembentuk UU dan salah satunya yg penting bagi perempuan adalah hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan vide pasal 28 B92) dan 28 I UUD 1945.Ketentuan ini merupakan hak dasar bagi perlindungan  warganegara khususnya perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena dibuat pada jaman  pemerintah kolonial Belanda, lebih seabad yang lalu,  maka aspek hak warganegara dan khususnya hak peremp;uan menjadi terabaikan, dan celakanya politik hukum kolonial ini masih dilanjutkan sampai sekarang.  Dalam hal perlindungan hak privacy misalnya, dalam RKUHP tidak jelas arahnya. Misalnya dalam aturan  perzinahan dan kumpul kebo, pelaksanaannya digantungkan kepada pengaduan para pihak yang dirugikan. Dalam  dalam RKUHP delik pengaduan ini diperluas pelapornya dengan tambahan :  orang tua, anak dan lurah setempat (Kompas, 17/9). Bagaimana mungkin, sebuah perbuatan yang terjadi di ruang privat, tanpa kekerasan, di kategorikan sebagai perbuatan pidana yang artinya kejahatan terhadap  ketertiban umum namun digantungkan penuntutannya kepada  anggota masyarakat (yang dirugikan) ? Bukankah ini sudah melenceng dari asas dan prinsip hukum pidana itu sendiri yakni untuk melindungi kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum?

Ketentuan-ketentuan diatas adalah beberapa contoh saja bagaimana tidak jelasnya politik hukum pidana kita terkait dengan kejahatan kekerasan seksual. Karena tidak secara jernih mendefinisikan kepentingan umum yang mana yang harus dilindungi dan siapakah korban yang harus dilindungi dalam RKUHP dan juga dalam RPKS maka kerancuan terjadi baik terkait dengan pemahaman tentang posisi delik aduan dalam hukum pidana maupun dalam hal pengertian kepentingan umum. Bagi saya kepentingan umum adalah kepentingan masyarakatn luas yang mengacu kepada tegaknya hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, Konvensi2 Internasional  dan konsensus Internasional yang  sudah  diratifikasi dan ditandatangani khususnya Konvensi Peremp;uan dan Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan Lebih jauh lagi kerancuan pengertian antara rezim kodifikasi dan rezim aturan khusus, yang memuat tidak saja pemidanaan, tapi juga pencegahan dan pemulihan, harus diakhiri. Keseimbangan antara kepentingan umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam hukum pidana harus tercermin dalam seluruh pasal-pasal KUHP guna menghindari kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya   merupakan ekspressi hak privacy warganegara yang  tidak mengganggu ketertiban umum.

Utamakan Perlindungan Korban, Hindari Kriminalisasi

sumber: Kompas edisi 20 September 2019

Indonesian lawyer and human rights activist Nursyahbani Katjasungkana has received an honorary doctorate from the SOAS University of London for her role in championing human rights.

SOAS director Valerie Amos personally bestowed the recognition to Nursyahbani, who had “fought for and gained recognition women’s right in Indonesia”.

During her speech, Nursyahbani told the audience attending the university’s graduation ceremony on Wednesday to join the fight against human rights violations.

“Looking back on my 40 years of human rights activities, my advice to you is this: Be changemakers, show imagination, fight against the greatest human rights violations to all […] Don’t accept the world as it is, dream about what the world could be and then help make it happen,” she said.

Nursyahbani served as commissioner of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Ham) between 1998 and 2004, and the first secretary-general of the Indonesia Women’s Coalition for Justice and Democracy (KPI), which she also cofounded. She held the position from 1998 to 2003.

She was a member of the People’s Consultative Assembly (MPR) from 1999 to 2004 and was a House of Representatives (DPR) member from 2004 to 2009.

The SOAS University of London also honored other figures in the fields of law, literature, journalism and finance, including journalist Lindsey Hilsum; scholar, former banker and anticorruption campaigner Muhammad Sanusi II; and editor, broadcaster and critic, Margaret Busby. (dmr)

sumber

Madam President, ladies and gentlemen and colleagues, it is an honour to present to you Nursyahbani Katjasungkana.

Nursyahbani is a prominent Indonesian feminist human rights lawyer and activist.

Born in Jakarta, Nursyahbani graduated in 1978 with a bachelor degree in Law from Universitas Airlangga. Her initial specialisation was Criminal Law. She also holds a postgraduate diploma in International Comparative Sexual Orientation Law from Leiden University.

She has authored and co-authored books and articles on sexual violence against women, family law, gender and the state, Asian feminisms, and religious fundamentalism amongst other topics.

Her published writings mirror her activism in the area of Domestic Violence, Women’s and LGBTIQ rights,  nationality, and other laws in Indonesia. She founded APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan/the Women’s Association for Justice) and established LBH (Lembaga Bantuan Hukum/Legal Aid Board and an arm of APIK) in 16 provinces throughout Indonesia. She was also the founder and Executive Director of Solidaritas Perempuan (or Women’s Solidarity) between 1993-1995. In addition, in the years 1998 to 2003, she was founder and the first Secretary General of the Indonesian Women’s Coalition for Justice and Democracy, a well known women’s mass organisation  working on the subject of women and politics . These organisations are critical to the effort to advance the rights of women.

In 2015, Nur became a member of the Board of Trustees of the Ardhanary Institute, an organisation whose vision is equality and justice for LGBT Indonesians and which works chiefly through public education and policy reform.

Last year, Nursyahbani was amongst 5 leading persons to be appointed to the Anti-Corruption Committee, a new committee of Jakarta’s Gubernatorial team for Expediting Development.

Long before that, in 1999, Nur was selected as a Member of the People’s Consultative Assembly and from 2004 till 2009 she was a Member of Parliament.

Amongst her contributions to public consciousness regarding human rights violations is her continuing work in search of recognition and justice for those who suffered in the atrocities committed during the period from 1965-1967, a period that the Indonesian state has yet to acknowledge. Not surprisingly it remains little known amongst the younger generation of Indonesians. Mass killings, of an estimated at 4-500,000 people, were perpetrated by the state to annihilate the Indonesian Communist Party and other activists. Nursyahbani led and coordinated the efforts to initiate IPT 65 (International People’s Tribunal on the 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia), convened in The Hague in 2015. The Tribunal was to find that crimes against humanity were committed by the Indonesian state, and that the USA, the United Kingdom and Australia were complicit. This genocide, to quote the tribunal, “must be included among the major genocides of the 20th century.”

Nur continues to work tirelessly, including conducting human rights training in West Papua, an area that has seen unspeakable inter-ethnic violence and human rights abuses.

It is clear that Nur has devoted her adult life to the cause of human rights. To the many first and subsequent generations of Human Rights Law university lecturers in Indonesia – amongst them the current leaders of SEPAHAM (Indonesian union of Human Rights Law Lecturers), Nursyahbani is ‘Ibu Nur’, held in their affection and esteem in equal measure.

Her academic writing, advocacy and activism is an inspiration to all of us in the SOAS family. We honour her many achievements, but one thread that runs through her work and life that especially draws Nur and SOAS together is that in Nur, the privilege of knowledge is combined with practice and the courage to make a difference.

Madam President, it is my privilege now to present Nursyahbani Katjasungkana for the award of Honorary Doctor of Laws (LLD) of the School, and to invite her to address this assembly.

SOAS University of London is a specialist institution offering courses on the social sciences, humanities and languages. Its School of Law specialises in Human Rights Law, International Law, Islamic Law and Environmental Law.

Honourable Madam President Graca Machel, Director of SOAS Baroness  Valerie Amos, Dean of Law Faculty, Prof. Carol Tan, members of faculty, friends, and all the students who graduate today, to whom I offer my congratulations.

First of all, I convey my gratitude to the President and Director of SOAS for conferring on me such a high award. My gratitude also goes to Prof Tan for her most generous oration.

I dedicate this award to my beloved father R.Katjasungkana who taught me about the courage to take risks in fighting for freedom, democracy  and combatting poverty. I pay my deepest tribute to my beloved mother Maimoenah, who taught me about honesty and solidarity as a way of life. Thanks also to my children who always support me.

I would like to convey special thanks to Prof.Saskia Wieringa,  all my friends in the Indonesian Association of Legal Aid for Women and the Indonesian Legal Aid Foundation, my second campus where I learnt law in practice. I also thank my  friends who strengthen my faith in feminism, three of them have come here today.

My key political inspiration is RA Kartini, an Indonesian national heroine, who fought against feudalism and patriarchy. My other inspiration came from Patria, my class mate in primary school who was forced to marry when she was 14 years old. On the third day of her marriage she sent her husband home. The fear of losing her as my friend, strengthened my decision to become  a lawyer.

I have dealt with many controversial past human rights violations such as the crimes against humanity and the genocide of 1965/6 in Indonesia, the third horrible  holocaust as well as the ongoing genocide against Rohingya.

Looking back on my 40 years of human rights activities, my advice to you, fellow graduates, is this: be changemakers, show imagination, take risks. Fight against the greatest human rights violation of all: neo-liberalism, which has created a world divided into rich and poor and is responsible for global warming and corruption.

Don’t accept the world as it is. Dream about what the world could be – then help make it happen.

Thank you for your kind attention.

SOAS University of London is honouring pioneering figures in the fields of law, literature, journalism, and finance at this year’s Graduation Ceremonies.

The awardees are:

  • award-winning journalist Lindsey Hilsum
  • scholar, former banker and anti-corruption campaigner, His Highness Muhammad Sanusi II, CON (Sarkin Kano)
  • editor, broadcaster and critic, Margaret Busby
  • human rights lawyer Nursyahbani Katjasungkana.

Baroness Valerie Amos, Director of SOAS, said: “Our honorary awardees this year are all remarkable people who have been pioneers and innovators and sought to bring about change in the world. Their work has furthered the public’s understanding of conflict and humanitarian affairs; demonstrated how to tackle high level corruption in often complex situations; paved the way for greater diversity in publishing; and fought for and gained recognition for women’s rights in Indonesia. Their achievements reflect the values which are important to us at SOAS and I am delighted to welcome them to our community.”

Image clockwise from top left: Nursyahbani Katjasungkana, Lindsey Hilsum, Margaret Busby
His Highness Muhammad Sanusi II, CON (Sarkin Kano)

The award winning Journalist Lindsey Hilsum is the International Editor for Channel 4 News and the author of two books: In Extremis; the Life of War Correspondent Marie Colvin and Sandstorm; Libya in the Time of Revolution. For three decades she has specialised in covering conflict and refugee movements, reporting from every continent bar Antarctica. This year she has reported on the political and humanitarian crisis in Venezuela, the demise of the Islamic State’s caliphate in Syria and human rights abuses in Zimbabwe. Lindsey is the founder of the Marie Colvin Journalists Network, which supports female journalists in the Arab world, and has been a mentor for young journalists through the John Schofield Trust. Ms Hilsum will receive an Honorary Fellowship.

His Highness Muhammad Sanusi II became the 14th Fulani Emir of Kano, Nigeria in June 2014. His Highness was appointed Governor of the Central Bank of Nigeria in 2009. He led a campaign against high level corruption in government in Nigeria and pioneered the introduction of Islamic banking into the Nigerian banking sector. Alongside his anti-corruption work in the financial industry, His Highness pursued his scholarship in Islamic history, thought, and law. He continues to bring his wealth of expertise to resolving significant development challenges including public health, girl-child education and reforms of Muslim family law as well as the systems of zakat and auqaf (endowments). His Highness has received many awards including the Global Central Bank Governor of the Year 2011 from the Financial Times and the Nigerian National honour of  ‘Commander of the Order of the Niger’ (CON). His Highness Muhammad Sanusi II will receive an Honorary Doctorate.

Renowned editor, broadcaster and critic Margaret Busby OBE became Britain’s youngest and first black woman book publisher when in 1967 she co-founded Allison & Busby. She was editorial director for 20 years. She has campaigned for recognition of the need for and importance of diversity in publishing since the 1980s. In 1992 she compiled and edited the groundbreaking Daughters of Africa (1992), an international anthology of writing by women of African descent, and its 2019 follow-up, New Daughters of Africa (Myriad) which includes contributions from the internationally acclaimed authors Chimamanda Ngozi Adichie and Zadie Smith. Ms Busby published award-winning authors Buchi Emecheta, Nuruddin Farah, Hunter S. Thompson, Rosa Guy, and Andrew Salkey. Ms Busby will receive an Honorary Doctorate.

Prominent Indonesian lawyer Nursyahbani Katjasungkana has worked tirelessly for human rights throughout her career. She was the country prosecutor of the Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery (2000), General Coordinator of The International People’s Tribunal on 1965 Crimes against Humanity in Indonesia (2015) and recently she was a judge at the Permanent People’s Tribunal of Rohingnya (2017). She was a member of The People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (1999-2004) and elected as a Member of Parliament (2004-2009). Ms Katjasungkana was Commissioner of the National Commission on Violence Against Women (1998-2004) and co-founder and the first Secretary General of the Indonesia Women’s Coalition for Justice and Democracy (1998-2003) and member of the World Bank Advisory Council on Gender and Development (2013-2015). Ms Katjasungkana will receive an Honorary Doctorate.

sumber: https://www.soas.ac.uk/news/newsitem141549.html?nocache=true

Sumber dari Tweeter

Kondisi dan situasi nasional saat ini masih belum berpihak kepada kesejahteraan dan kemerdekaan untuk perempuan dan kelompok rentan atau marginal di masyarakat. Hal itu mendorong berbagai kelompok masyarakat bergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia untuk bergerak bersama dan menyuarakan penolakannya terhadap diskriminasi, kekerasan, intoleransi, dan pemiskinan terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Parade Juang Perempuan Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat di antaranya buruh/pekerja, nelayan, kelompok penghayat, kelompok difabel, korban kekerasan HAM, dan LGBT , serta kelompok lain akan bergerak bersama pada 8 Maret 2018. Gerakan ini akan menyuarakan keprihatinan sekaligus seruan untuk mengatasi persoalan opresi terhadap perempuan dan kelompok rentan masyarakat. Parade Juang Perempuan Indonesia sekaligus memperingati hari perempuan sedunia.

Dalam sejarahnya, 8 Maret 1910, para buruh/pekerja perempuan di pabrik bersama aktivis perempuan menggelorakan semangat dan membawa isu perempuan ke ranah politik yang lebih luas. Semangat yang sama dibawa Parade Juang Perempuan Indonesia untuk bergerak bersama dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak untuk memprotes aktivitas politik yang meminggirkan dan menindas perempuan serta kelompok rentan.

Perjuangan perempuan Indonesia melintasi waktu yang panjang untuk mewujudkan ruang demokrasi, yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan. Akan tetapi, saat ini, pemerintah dan DPR RI justru membuat kebijakan dan tindakan yang tidak mendukung dan merebut ruang demokrasi perempuan dan kelompok rentan masyarakat. Kebijakan itu, misalnya, Undang-Undang MD3 yang memosisikan DPR sebagai lembaga negara yang tidak tersentuh hukum.

Kebijakan lainnya bisa ditemui dalam peraturan daerah yang masih diskriminatif. Hingga tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat sekitar 421 kebijakan diskriminatif yang mengatur tubuh perempuan dan meminggirkan perempuan dan kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT). Kelompok LBT menjadi paling terancam kehidupannya di masa reformasi. Mereka tidak hanya menjadi kelompok yang mendapatkan kekerasan, bahkan dianggap sebagai kelompok yang dilarang hidup di Indonesia di masa sekarang ini.

Ancaman terhadap warga negara juga semakin besar yang terlihat dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Beberapa aturan dalam RKUHP bertentangan dengan semangat perlindungan anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. RKUHP belum mempertimbangkan dampak kelembagaan jangka panjang pada upaya reformasi di bidang keadilan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pada perempuan dan kelompok marjinal. Jika disahkan, RKUHP akan berdampak lebih luas yang mempengaruhi ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan hidup semua warga negara Indonesia tanpa melihat usia, jenis kelamin, agama, suku, dan golongan.

Sementara itu, kebijakan yang berpotensi melindungi perempuan dan kelompok marginal di masyarakat justru diabaikan. Hal itu bisa terlihat pada 2017,RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) tidak menjadi prioritas program legislasi nasional 2018. Padahal keduanya merupakan RUU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Indonesia, dan telah terlalu lama tertunda. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) sudah dinanti pembahasannya sejak 13 tahun silam. Penundaan pembahasan RUU PRT menyebabkan Pekerja Rumah Tangga belum memiliki perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanannya dari tindak kekerasan, eksploitasi kerja hingga perbudakan modern. Upah yang rendah, ketidakpastian hari libur dan cuti, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih dialami oleh pekerja rumah tangga.

Pembahasan kebijakan yang diharapkan berpihak pada korban kekerasan pun belum terwujud. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pendefinisian kekerasan seksual mengesampingkan fakta penderitaan yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis. Pasca-pembahasan di DPR, sejumlah bentuk kekerasan seksual dihilangkan, yaitu ancaman (intimidasi) secara seksual (seperti: ancaman perkosaan) dan penghukuman secara seksual (seperti kasus arak bugil), padahal kejahatan ini nyata terjadi di dalam masyarakat. Pencabulan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang nyata terjadi di dalam masyarakat. Oleh karenanya tindak kejahatan pencabulan, ancaman/intimidasi secara seksual , dan penghukuman secara seksual perlu dimasukkan dalam RUU Kekerasan seksual.

Dalam kondisi hiruk pikuk politik nasional, kelompok rentan masyarakat dari buruh, petani, nelayan, dan miskin kota juga masih harus berjuang keras.Buruh perempuan masih mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual. Perjuangan untuk menolak upah murah merupakan perjuangan panjang. Buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik mengalami nasib tak menentu. Upah rendah, sistem kerja target tak manusiawi, kondisi kerja berat yang tak berpihak pada perempuan hamil, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja masih terus dihadapi pekerja perempuan. Kondisi kerja yang sama buruknya juga dialami pekerja difabel dan kelompok LBT.

Di sektor pertanian, Presiden Joko Widodo juga secara tegas pernah menyatakan soal kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas dari Nawacita. Akan tetapi, fakta yang terjadi justru memperlihatkan situasi yang sangat memprihatinkan. Para perempuan petani kehilangan tanahnya akibat alih fungsi maupun dirampas untuk perkebunan, pabrik semen, bandara atau proyek pembangunan lainnya.

Di pesisir, nelayan terancam proyek reklamasi dan penambangan pasir. Di satu sisi, pemerintah memang mengeluarkan kebijakan untuk berupaya melindungi, namun di sisi yang lain pemerintah juga semakin agresif mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang menghilangkan kedaulatan pemerintah untuk melindungi produsen pangannya. Kedaulatan rakyat Indonesia atas pangannya semakin menghilang. Perempuan pun terpinggirkan dari kontestasi perebutan sumber-sumber kehidupan ini.

Sementara, perempuan buruh migran kerap mengalami kekerasan dan ketidakadilan berlapis. Mayoritas perempuan buruh migran mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, seperti dieksploitasi jam kerja, pemotongan/tidak dibayar gaji, dipindah-pindah majikan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kriminalisasi, hingga trafficking dan penghilangan nyawa. Hal lain yang menjadi sorotan yaitu tentang praktik perekrutan dan penempatan buruh migran yang sarat dengan indikasi perdagangan manusia.

Kondisi memprihatinkan tersebut ternyata juga tidak ditangkap oleh kaca mata media yang diharapkan menjadi alat kontrol sekaligus pengawas bagi kebijakan represif. Produk jurnalistik direbut oleh kepentingan politik pemilik media. Selain itu, kepentingan pasar membuat media daring lebih memilih menjual berita sensasi mengenai perempuan dan kelompok marginal untuk mengejar klik.

Pembiaran menjadi banal ketika tahun politik dijadikan alasan untuk melegalkan segala sesuatu: intoleransi yang dibiarkan, pemidanaan terhadap kelompok LBT, kebebasan berekspresi yang rendah, kebijakan yang tidak melakukan pembelaan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kami melihat bahwa kondisi ini akan makin memburuk di tahun Pemilu dan politik.

Maka dengan kondisi tersebut, kami berbagai oganisasi yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia mengadakan aksi ke DPR RI dan Istana negara pada Kamis, 8 Maret 2018. Kami menyatakan sikap:

  1. Negara harus segera mencabut beragam bentuk kebijakan dan peraturan yang diskriminatif baik terhadap perempuan, kelompok rentan dan warga negara secara keseluruhan. Stop pembahasan RKUHP; Cabut UU MD3; Hapus PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;
  2. Hentikan persekusi, diskriminasi, kekerasan, dan pemidanaan terhadap kelompok LGBT, aliran kepercayaan, korban NAPZA, masyarakat adat, kelompok kesenian, serta kelompok marginal lain di masyarakat.
  3. Pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial. Memperkuat UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dimana amandemen UU ini juga telah masuk dalam daftar Progam Legislasi Nasional 2015 – 2016, dan menolak ketentuan pelanggaran HAM berat dalam RKUHP.
  4. Wujudkan segera UU untuk menghapus kekerasan seksual yang berpihak pada korban dan segera sahkan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).
  5. Segera sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta ratifikasi konvensi ILO 189.
  6. Wujudkan fasilitas layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi yang layak dan bebas diskriminasi pada korban NAPZA, perempuan, kelompok difabel dan kelompok marginal lainnya.
  7. Wujudkan kebebasan hak berorganisasi dan berserikat. Jaminan kepastian kerja bagi buruh dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak maternitas buruh.
  8. Wujudkan Politik Pemilu dan Pilkada yang bebas dari Politik SARA.

 

Sumber ksn.or.id