Meski sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan, masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pengimplementasiannya. Terlebih jika mengacu kepada UU
Pernyataan Sikap Asosiasi LBH APIK Indonesia Terhadap KUHP Baru “Masih terdapat Ketentuan KUHP Baru yang Berpotensi Kontraproduktif terhadap Perlindungan Kelompok Rentan” Pada tanggal 6 Desember
Indonesia telah memiliki Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada
Dampak Rugi Bagi Korban Atas “Waktu Tunggu” Perumusan Delik Perkosaan Serta Pemisahan Beberapa Unsur Delik Kekerasan Seksual Menggunakan Sarana Siber yang Dipisahkan Dari RUU TPKS
Jayapura,- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Indonesia bersama LBH APIK Jayapura menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator Sekolah Pelopor Keadilan (SPK), yang melibatkan
Jayapura,- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempaun Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK ) Jayapura Bersama Asosiasi LBH APIK Indonesia mengadakan kegiatan Pelatihan Guru Pelopor Membentuk Sekolah
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengirim surat terbuka kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya, mereka minta Puan mendorong pengesahan Rancangan
Surat Terbuka APIK_ untuk DPR_RUU PPRT-fn-1
Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia selalu menempati urutan pertama dari tahun ke tahun. Dalam lingkup daerah, akses korban KDRT terhadap pendampingan dan pemulihan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
