Ilustrasi MI Oleh: Nursyahbani Katjasungkana Ketua Pengurus Asosuasi LBH APIK Indonesia | Opini TEPAT pada tahun ke-39 pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) mengirim surat terbuka kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya, mereka minta Puan mendorong pengesahan Rancangan
Penulis Rahel Narda Chaterine | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menekankan pentingnya mekanisme pencegahan
Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Suara.com – The Legal Aid Institute for the Indonesian Women’s Association for Justice (LBH APIK) supports the Ministry of Education and Technology in issuing the Minister
JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum APIK Indonesia mengatakan, Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak untuk segera disahkan. Demikian Koordinator Advokasi Kebijakan Pengurus Asosiasi
JAKARTA, KOMPAS.TV- Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK meminta kepolisian memperdalam alat bukti yang telah ada dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung di Luwu Timur.
Ilustrasi (Sumber: Mikhail Pavstyuk/Unsplash.com) Baca: Bagian 1 Oleh: Ratna Batara Munti Agar RUU Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dapat melangkah maju, salah satu jalan
Ilustrasi (Sumber: Succo/Pixabay.com) Oleh: Ratna Batara Munti Pertanyaan di atas adalah satu dari tujuh pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan Konsinyering dan FGD RUU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
